Yth.

  1. 1. Pelaku usaha produksi dan distribusi obat serta sarana pelayanan kefarmasian
  2. 2. Pelaku usaha produksi dan distribusi obat tradisional
  3. 3. Pelaku usaha produksi dan distribusi suplemen kesehatan
  4. 4. Pelaku usaha produksi dan distribusi produk perawatan kesehatan (health care)
  5. 5. Pelaku usaha produksi dan distribusi pangan olahan Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.02.02.1.2.04.20.12 TAHUN 2020 TENTANG

UPAYA MENJAGA KETERSEDIAAN OBAT DAN MAKANAN BERKUALITAS PADA MASA STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan kondisi dan dampak terkini pada status keadaan tertentu darurat bencana wabah COVID-19 di Indonesia serta sejalan dengan kedudukan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran dalam rangka menjaga ketersediaan Obat dan Makanan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

  1. 1. Mendukung pelaku usaha Obat dan Makanan untuk memastikan rantai produksi dan distribusi Obat dan Makanan berkualitas secara konsisten termasuk pada masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah COVID- 19 di Indonesia;
  2. 2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi layanan publik serta pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan kepada pelaku usaha dalam rangka mewujudkan obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing tetap berjalan maksimal selama masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah COVID-19 di Indonesia.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat himbauan bagi pelaku usaha Obat dan Makanan untuk memastikan rantai produksi dan distribusi obat dan makanan tetap beroperasi secara baik selama masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah COVID- 19 di Indonesia dalam rangka menjaga ketersediaan obat dan makanan berkualitas bagi masyarakat Indonesia.

D. DASAR

  1. 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  2. 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  4. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  5. 5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  6. 6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  7. 7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  8. 8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  9. 9. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

E. ISI

  1. 1. Sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, personal care, dan pangan olahan agar tetap melaksanakan praktik produksi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan senantiasa menerapkan Cara Pembuatan Produk yang Baik (Good Manufacturing Practices);
  2. 2. Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi dan ritel obat tradisional, suplemen kesehatan, produk perawatan kesehatan (health care) dan pangan olahan agar tetap melaksanakan praktik distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan praktik distribusi senantiasa sesuai Cara yang Baik (Good Distribution Practices, Good Retailing Practices) serta sesuai Standar Pelayanan Kefarmasian dan Pedoman Pengelolaan Obat;
  3. 3. Pelaku usaha produksi, distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, distribusi dan ritel obat tradisional, suplemen kesehatan, produk perawatan kesehatan (health care) dan pangan olahan, agar memastikan keamanan dan mutu bahan baku, produk, dan kemasan di sepanjang rantai pasok (supply chain) dari risiko terkontaminasi virus Corona;
  4. 4. Dalam melaksanakan praktik produksi dan distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian, distribusi dan ritel obat tradisional, suplemen kesehatan, produk perawatan kesehatan (health care) dan pangan olahan, agar memiliki protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dan memastikan penerapan sesuai dengan protokol yang diterbitkan oleh Pemerintah;
  5. 5. Pelayanan publik perizinan dan pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan secara online sehingga dapat diakses oleh pelaku usaha di manapun berada selama masa status keadaan tertentu darurat bencana wabah COVID-19 di Indonesia
F. PENUTUP
 
1. Surat Edaran ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemerintah yang lain serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dicabutnya masa status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat Viru Corona di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 
Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 April 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PENNY K. LUKITO