Direktorat Registrasi Pangan Olahan sebagai salah satu unit pelayanan publik di Badan POM yang melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam menyelenggarakan Registrasi Pangan Olahan berkomitmen dalam Anti Penyuapan dengan:

  1. 1. Melarang tindakan penyuapan dan korupsi lainnya dalam bentuk apapun; 
  2. 2. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk undang-undang anti penyuapan dan korupsi;
  3. 3. Melibatkan seluruh anggota Direktorat dalam mendeteksi dan menanggapi penyuapan melalui whistleblowing system;
  4. 4. Menetapkan kewenangan dan kemandirian Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) untuk mengawasi penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Direktorat, serta memiliki akses langsung kepada Dewan Pengarah dan Manajemen Puncak atas adanya isu, pelaporan insiden penyuapan dan melakukan tindakan tegas atas indisipliner;
  5. 5. Memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyuapan  (SMAP) dan melakukan peningkatan berkelanjutan terhadap persyaratan Sistem Manajemen untuk mencapai sasaran anti penyuapan;
  6. 6. Tidak akan dikenakan hukuman atau pembalasan apa pun terhadap pelapor karena kepeduliannya pada program anti penyuapan:
  7. 7. Melarang tindakan pembalasan terhadap pelapor yang peduli pada sistem manajemen anti penyuapan.

Kebijakan Anti Penyuapan ini akan senantiasa dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan dan diterjemahkan dalam rencana kerja anti Penyuapan dan sasaran anti penyuapan serta mendorong dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi dan ditingkatkan terus menerus untuk menjamin efektifitasnya. Konsekuensi jika tidak sesuai dengan Kebijakan ini akan diberikan sanksi tegas berdasarkan peraturan yang berlaku.