Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

di Direktorat Penilaian Keamanan Pangan

 

Sebagai salah satu unit pelayanan publik di Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja demi tercapainya birokrasi yang efektif dan efisien khususnya bagi para pelaku usaha, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat. Komitmen ini dilaksanakan melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) yang per tahun 2017 telah dilakukan penyesuaiandari ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015.

Untuk menjamin kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Badan Pengawas Obat dan Makanan, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dievaluasi melalui pelaksanaan Audit internal pada 16 dan 18 Agustus 2017 kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Gap Analysis (Delta Audit) untuk melihat kesiapan unit dalam penerapan penyesuaian ISO 9001:2015 sebelum pada akhirnya dilaksanakan Audit Surveilance Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 pada tanggal  27 Oktober 2017 oleh Auditor dari TUV SUD, yaitu Bapak Dian Ardian Kumala dan Bapak Ara Tadon.

Berdasarkan hasil Audit Internal dan Gap Analysis (Delta Audit), Direktorat Penilaian Keamanan Pangan melakukan tindak lanjut berupa perbaikan sesuai dengan temuan dan saran yang diberikan oleh para Auditor sehingga pada saat Audit Surveilance, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan dinyatakan telah sesuai dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan berhak menerima sertifikat ISO 9001:2015.

Hasil ini tentu saja memberikan semangat baru bagi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan untuk terus meningkatkan business performance unit dan kualitas pelayananannya yang konsisten sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Namun demikian, perbaikan yang berkesinambungan tetap harus dan akan dilakukan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan guna mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik sesuai dengan amanat yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.