Kepada Yth.

Seluruh Produsen Pangan Olahan

Di Seluruh Indonesia 

PENGUMUMAN

NO. HM.01.01.52.07.18.3592 

TENTANG

Pembaharuan (update) Informasi Skala Perusahaan dan

Pemberlakuan Tarif 50% (Lima Puluh Persen) atas Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Industri Rumah Tangga Pangan

Suhubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif 50% (Lima Puluh Persen) dan Rp 0,00 (Nol Rupiah) atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), untuk Kebutuhan Donasi, dan Berkaitan dengan Kejadian Luar Biasa atau Bencana, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

  1. 1.   Pemberlakuan tarif 50% PNBP untuk biaya registrasi pangan olahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan ditujukan khusus untuk pemohon usaha mikro, kecil, dan IRTP yang memproduksi pangan olahan di dalam negeri.
  2. 2.   Penetapan kriteria skala usaha mikro dan kecil berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah :
    1. a.     Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
    2. b.     Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  3. 3.   Pemohon Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan IRTP sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus memiliki Izin Usaha yang masih berlaku, yang diunggah pada saat pendaftaran akun perusahaan.
  4. 4.   Dokumen Izin Usaha dapat berupa Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Keberadaan Sarana Produksi/ Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat.
  5. 5.   Pemberlakuan tarif 50% PNBP disampaikan dengan mengunggah dokumen berupa formulir pengajuan permohonan tarif 50% PNBP pada sistem e-registration (akun perusahaan). File formulir permohonan dapat diunduh di subsite Direktorat Registrasi Pangan Olahan http://registrasipangan.pom.go.id/index.php/page/referensi dan pada sistem e-registration. 
  6. 6.   Bagi industri pangan yang sudah memiliki akun sebelum diberlakukan tarif 50% ini, agar melakukan :
    1. a.     Pembaharuan (update) informasi berupa pengisian skala industri sesuai dokumen yang dimiliki, dan mengunggah kembali izin usaha secara lengkap,
    2. b.     Bagi industri pangan skala mikro, kecil, dan IRTP agar mengunggah formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 5. 
  7. 7.   Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2018.

Demikian untuk diketahui.

Dikeluarkan di :  Jakarta

Pada Tanggal :  10 Juli 2018

Direktur Registrasi Pangan Olahan

       Anisyah, S.Si, Apt, MP