FAQs Persyaratan Administrasi

Pendaftaran pangan olahan melalui e-registration terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu:
a. Pendaftaran akun perusahaan
b. Pendaftaran pangan olahan

Apa persyaratan pendaftaran akun perusahaan untuk pendaftaran pangan olahan melalui elektronik?
a. Persyaratan pendaftaran akun perusahaan untuk produsen pangan olahan dalam negeri:
 - NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - Izin Usaha di bidang produksi pangan (Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian/ Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Keberadaan Sarana Produksi yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat).
  • Untuk pangan yang diproduksi sendiri: Izin industri
  • Untuk pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak:
    Izin Industri Pemberi Kontrak
    Izin Industri Penerima Kontrak
    Surat Perjanjian/Kontrak antara Pihak Pemberi Kontrak dengan Pihak Penerima Kontrak
 - Hasil audit sarana produksi atau Piagam PMR atau Sertifikat CPPOB
 - Akte notaris pendirian perusahaan (jika perlu)
b. Persyaratan pendaftaran akun perusahan untuk Pangan Impor:
 - SIUP/API/Surat Penetapan sebagai Importir Terdaftar (IT) untuk Minuman Beralkohol
 - Hasil audit sarana gudang importir
 - Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Piagam PMR/sertifikat serupa yang diterbitkan oleh lembaga berwenang/terakreditasi dan/atau hasil audit dari pemerintah setempat.
 - LoA
 - Akte notaris pendirian perusahaan (jika perlu)

Mekanisme :
1. Setelah dokumen persyaratan lengkap, pendaftar mengisi form pendaftaran via e-reg.pom.go.id (mengisi data perusahaan, data pabrik, data jenis pangan, dan upload dokumen)
2. Dokumen akan diverifikasi oleh petugas dan akan diberitahukan diterima/ditolak via email secara otomatis oleh system.

Pendaftaran akun perusahaan tidak dikenakan biaya.

Perusahaan harus mengajukan pendaftaran variasi dalam hal terjadi perubahan data:
a. perubahan nama produsen dan/atau importir;
b. perubahan alamat kantor Importir selama masih dalam satu wilayah provinsi
Dalam hal produk impor, pendaftar wajib melaporkan perubahan alamat gudang importir.

a. Perubahan nama dan /atau alamat produsen dalam negeri
  - Surat permohonan pendaftaran data perusahaan yang melampirkan daftar produk dengan data lama yang terdaftar melalui e-registration
  - Izin Industri (Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau Surat Keterangan Keberadaan Sarana Produksi yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat) dengan data lama dan baru
  - Akte notaris yang menjelaskan status perubahan
b. Perubahan nama dan /atau alamat produsen luar negeri
  - Surat permohonan pendaftaran data perusahaan yang melampirkan daftar produk dengan data lama yang terdaftar melalui e-registration
  - Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Piagam PMR/sertifikat serupa yang diterbitkan oleh lembaga berwenang/terakreditasi dan/atau hasil audit dari pemerintah setempat dengan data baru
  - Surat penunjukan dari perusahaan asal di luar negeri dengan data baru
  - Surat penjelasan perubahan nama dan /atau alamat produsen di luar negeri dari pabrik asal
c. Perubahan nama dan/atau alamat Importir
  - Surat permohonan pendaftaran data perusahaan yang melampirkan daftar produk dengan data lama yang terdaftar melalui e-registration
  - SIUP atas nama dan/atau alamat importir yang baru
  - Akte notaris yang menjelaskan status perubahan

PUntuk pendaftaran variasi data perusahaan masih ditangani secara manual. Kedepannya akan dikembangkan pendaftaran variasi data via e-registration. Untuk update data yang tidak termasuk perubahan data, misal penggantian email dan reset password dapat mengirimkan surat permohonan dan/atau langsung berkonsultasi ke Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan akan diubah oleh petugas dengan syarat dokumen pendukung lengkap.
Catatan:
  - Perubahan yang termasuk kategori pendaftaran variasi data perusahaan : perubahan nama dan alamat perusahaan/pabrik. Perubahan alamat pabrik diperbolehkan dengan syarat tidak pindah lokasi
  - Perubahan yang tidak termasuk kategori pendaftaran variasi data perusahaan : perubahan data selain nama dan alamat, misalnya penggantian nama email dan reset password, nomor telepon dan nama penanggung jawab

Harus mengajukan permohonan ke Direktorat Registrasi Pangan Olahan, akan dikaji apakah perubahan tersebut masuk kategori pendaftaran variasi atau pendaftaran baru.
Dikategorikan sebagai pendaftaran variasi jika perubahan tersebut tidak pindah lokasi (hanya perubahan administratif), sedangkan jika pindah lokasi maka harus daftar baru.

Persyaratan administratif pendaftaran pangan olahan
dalam negeri:
a. Untuk pangan yang diproduksi sendiri :
  - Sudah memiliki akun perusahaan
  - Untuk produk yang didistribusikan oleh perusahaan lain :
    • Surat kerja sama antara pabrik dan distributor
    • SIUP distributor/Dokumen legal yang mencantumkan nama dan alamat distributor
b. Untuk pangan yang diproduksi berdasarkan kontrak
  - Penerima dan pemberi kontrak telah memiliki akun perusahaan
  - Telah disetujui sebagai pemberi dan penerima kontrak pada pendaftaran akun perusahaan
Kelengkapan dokumen administrasi pendaftaran pangan olahan
luar negeri:
a. Sudah memiliki akun perusahaan
b. Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000/Piagam PMR/sertifikat serupa yang diterbitkan oleh lembaga berwenang/terakreditasi dan/atau hasil audit dari pemerintah setempat.
c. Surat Penunjukan dari perusahaan asal di luar negeri yang memuat :
  - pemberian hak kepada perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pendaftaran izin edar Pangan Olahan;
  - penunjukan bersifat eksklusif atau noneksklusif;
  - jangka waktu berlakunya penunjukan
  - pengesahan oleh notaris, kamar dagang setempat, atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
d. Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) atau Sertifikat Bebas Jual (Certificate of Free Sale)

Akan diberikan permintaan kelengkapan atau klarifikasi data secara elektronik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh petugas dan pendaftar harus menyerahkan kelengkapan data yang diminta paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permintaan kelengkapan atau klarifikasi data dikirimkan. Jika pendaftar tidak dapat memenuhi kelengkapan data dalam waktu yang telah ditetapkan, pendaftaran akan ditolak oleh sistem.

Pendaftar dapat mengajukan permintaan perpanjangan waktu untuk melengkapi kelengkapan data kepada Direktur paling banyak 2 (dua) kali untuk waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.